Pramono Tunggu Keputusan DPRD DKI Soal Tunjangan Rumah Rp 70 Juta
pojokwacana.com – Menanggapi sorotan publik yang tajam terhadap besarnya “tunjangan perumahan” anggota DPRD DKI — yang mencapai angka fantastis Rp 70,4 juta per bulan atau Rp 78,8 juta untuk pimpinan — Wakil Menteri Hukum dan HAM Pramono Anung menyatakan bahwa pihaknya hanya menunggu keputusan resmi dari DPRD DKI. Tidak ingin mengambil keputusan terburu-buru, Pramono memilih mendengarkan dulu hasil evaluasi lembaga legislatif lokal sebagai otoritas terkait.
Latar Belakang & Pernyataan Pramono
1. Polemik Tunjangan Rumah Dinilai Fantastis
Keputusan Gubernur DKI No. 415 Tahun 2022 menetapkan besaran tunjangan perumahan untuk anggota DPRD DKI sebesar Rp 70,4 juta per bulan dan mencapai Rp 78,8 juta untuk pimpinan. Hal ini memicu kritik keras dari masyarakat, yang mengatakan nominal tersebut jauh dari rasional dan wajar bagi wakil rakyat.
2. DPRD DKI Sepakat Evaluasi Berdasarkan Aspirasi Publik
Pimpinan DPRD DKI menanggapi tuntutan publik—terutama via aksi demo—dengan menyatakan semua fraksi sepakat melakukan evaluasi terhadap tunjangan tersebut, bukan langsung menghapusnya. Realitas ekonomi masyarakat tetap menjadi fokus masyarakat dan wakil rakyat disebut siap mempertimbangkan penyesuaian nilai tunjangan berdasarkan kondisi saat ini.
3. Sikap Pramono: Hormati Prosedur & Keputusan DPRD
Pramono menyampaikan bahwa ia menghormati mekanisme internal DPRD. Semua keputusan terkait besaran tunjangan menjadi domain DPRD dan Pemprov DKI. Ia memilih bersikap menunggu dan mendukung proses evaluasi yang berjalan, serta menghindari mengambil sikap politik pribadi yang bisa kontra-produktif.
Mengapa Proses Evaluasi Ini Krusial?
1. Membangun Transparansi dan Legitimasi Anggaran
Dengan mengikuti prosedur evaluasi DPRD, keputusan yang diambil akan lebih kredibel di mata masyarakat. Tunggangan perumahan sebesar itu harus disertai dengan justifikasi income dan prioritas anggaran publik yang adil.
2. Dampak Sosial Bila Tidak Dievaluasi
Jika tidak dilakukan penyesuaian, ketidakpekaan terhadap kondisi rakyat bisa merusak kepercayaan politik, menarik kemarahan publik yang justru ingin adanya pemerataan keadilan fiskal.
3. Memberikan Contoh Tata Kelola yang Baik
Menunggu hasil DPRD menunjukkan kepala daerah dan pihak terkait menghormati institusi lokal. Ini meningkatkan citra pemerintahan yang memfasilitasi dialog dan reformasi — bukan melakukan ambil kebijakan sepihak.
Penutup — Evaluasi, Bukan Asumsi, Yang Sekarang Diperlukan
Pramono Anung sudah mengambil langkah bijak dengan menyerahkan keputusan final kepada DPRD DKI dan Pemprov melalui mekanisme evaluasi. Di tengah sorotan tajam publik, transparansi dan kerendahan hati adalah kunci restorasi kepercayaan. Mari kita tunggu hasil resmi agar tunjangan rumah mewah ini bisa lebih masuk akal dan dirasakan manfaatnya untuk pembangunan nyata di Jakarta.
